TIGA PERTANYAAN PENTING
Kiranya tak perlu dinyatakan lagi bahwa para pengambil kebijakan memiliki peranan yang sangat besar dalam pengembangan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan langsung atau tidak langsung selalu memberi pengaruh terhadap pengembangan masyarakat. Bahkan kerapkali para pengambil kebijakan sengaja mengambil suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengembangkan masyarakat.
Namun begitu, ada tiga pertanyaan penting yang pantas dijawab terkait dengan judul artikel ini:
a. Siapakah pengambil kebijakan itu?
b. Apakah pengembangan masyarakat itu?
c. Alat apa yang digunakan para pengambil kebijakan untuk mengembangkan masyarakat?
Jawaban atas tiga pertanyaan ini pastilah tidak tunggal. Setiap disiplin ilmu bisa memberi jawaban yang berbeda. Namun di sini kita akan melihatnya dari perspektif komunikasi, khususnya komunikasi kepemimpinan. Seperti dibahas antara lain oleh Mai dan Akerson (2003), komunikasi memegang peranan penting bagi para pengambil kebijakan untuk mengembangkan masyarakatnya. Sekalipun kedua pengarang ini mengambil konteks manajerial untuk bukunya, kita dapat menerapkannya untuk konteks masyarakat sebagaimana akan dibahas nanti.
Terkait dengan pemikiran Mai dan Akerson ini, kita akan memperlakukan pengambil kebijakan sebagai pemimpin (leader). Ada dua alasan yang saling terkait mengapa para pengambil kebijakan di sini disamakan dengan pemimpin. Pertama, dari cara para pengambil kebijakan melakukan pekerjaannya, mereka cocok dengan pemimpin ketimbang pelaksana lapangan. Kedua, para pemimpin lazimnya adalah para pengambil kebijakan. Para pemimpin adalah mereka yang mengambil keputusan untuk dilaksanakan oleh para eksekutifnya atau manajernya (selanjutnya lihat Tabel 1).
Seperti tampak pada tabel 1, sebagai pemimpin maka para pengambil kebijakan mestilah melakukan langkah-langkah sebagaimana layaknya pemimpin. Mereka menyiapkan seperangkat cara berpikir yang memberikan inspirasi bagi masyarakatnya untuk bekerja sesuai kebijakan yang diambilnya. Sebaliknya, pengambil kebijakan, oleh karena sifat pekerjaannya, mestilah bukan seperti manajer yang melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis.
Tabel 1 Pengambil kebijakan selaku pemimpin
Pemimpin | Manajer |
“To Think” | “To Do” |
Memberi inspirasi | Mengerjakan tugas |
Mencipta inovasi | Mewujudkan rencana |
Membangun visi | Membuktikan mimpi |
Menunjukan arah | Melakukan prosedur |
Memberi motivasi | Mengatur manajemen |
“Let`s Go” | “Go!” |
Tabel 2 Ciri-ciri perubahan masyarakat
PERUBAHAN KE ARAH MAJU | PERUBAHAN KE ARAH MUNDUR |
Masyarakat mengalami (R)evolusi kebudayaan. | Berkembangnya romantisme budaya. |
Struktur dan kultur masyarakat berubah. | Struktur dan kultur berjalan di tempat dan menghasilkan involusi budaya |
Menangnya kemampuan otak atas kekuatan otot. Masyarakat makin “civilize” | Bangga atas kekuatan otot ketimbang kemampuan otak. |
Tumbuh kembangnya golongan reformis dan civil society | Memperbanyak golongan reaksioner dan barbar. |
Mungkinkah dalam alam modern seperti sekarang masih ada peluang sebuah kebijakan yang mendorong masyarakat bergerak ke arah mundur? Jawabannya, sangat berpeluang! Boleh jadi mula-mulanya mereka tidak mereka sadari, tetapi dampaknya luar biasa. Pengambil kebijakan yang cerdas niscaya membawa perubahan ke arah maju; sebaliknya pengambil kebijakan yang bebal pasti menjerumuskan masyarakat ke arah mundur.
Pengambil kebijakan yang cerdas dimaksud di sini adalah mereka yang dalam setiap pengambilan keputusannya mendasarkan diri pandangannya pada etika summum bonum, yaitu sifat-sifat kebaikan tertinggi untuk sebanyak-banyak manusia. Tipe pengambil keputusan jenis ini boleh dibilang para pejuang yang ikhlas yang mengabdikan dirinya untuk kebaikan sebanyak mungkin manusia. Sebagai buah dari pengambilan keputusannya, masyarakat berkembang baik dalam struktur maupun kultur. Setiap anggota masyarakat terlibat dalam perubahan tersebut menju masyarakat madani.
Sedangkan, pengambil kebijakan yang bebal dimaksud di sini adalah mereka yang dalam setiap pengambilan keputusannya berdasarkan egoisme diri dan kelompok terdekatnya semata. Nepotisme merupakan sifat utama dalam diri pengambil keputusan yang bebal. Tipe pengambil keputusan jenis ini tiada lain adalah pemimpin yang otoriter. Masyarakat hanya dijadikan obyek semata. Akibat dari keputusan-keputusannya, masyarakat berjalan di tempat. Konflik pun tak terhindarkan di tengah masyarakat. Alhasil, struktur dan kultur masyarakat menjadi hancur.
Dalam pembahasan lebih lanjut akan ditunjukkan bahwa ke arah mana para pengambil kebijakan membawa perubahan, dari perspektif komunikasi, tergantung pada cara para pengambil kebijakan dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya. Akan tampak nanti bahwa komunikasi merupakan kunci bagi para pengambil kebijakan selaku pemimpin dalam mengembangkan masyarakat. Namun sebelum itu, ada baiknya kita pahami sedikit-banyak mengenai pengembangan masyarakat itu sendiri.
PENGEMBANGAN MASYARAKAT, ANTARA KONVENSI DAN INTERVENSI
Sudah menjadi aksioma bahwa masyarakat selalu berada dalam perubahan. Untuk yang satu ini, dalilnya yang terkenal adalah: “tak ada yang tetap kecuali perubahan.” Bahwasanya masyarakat, secara konvensional akan terus berubah. Adapun intervensi tampaknya hanyalah mempercepat perubahan itu sendiri.
Begitu realistisnya fakta perkembangan masyarakat itu, secara konvensi ataupun melalui intervensi, telah membuat para ahli berbeda pendapat dalam merekonstruksikan perkembangan masyarakat ini. Menariknya, kelima tokoh (lihat Tabel 3) memiliki kesamaan bahwa perkembangan masyarakat selalu melalui tiga tahapan.
Tabel 3 Perkembangan Masyarakat Menurut Tokoh
Nama Tokoh | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 |
August Comte | Mitos | Metafisik | Positivis |
van Peursen | Mitis | Ontologis | Fungsional |
Dissanayake | Pertanian | Industri | Informasi |
Alvin Toffler | Otot | Modal | Informasi |
Ziauddin Sardar | Sejarah | Kesadaran | Umran |
Sumber: Ibnu Hamad: diolah dari berbagai sumber
Tampak dalam Tabel 3 ini, ada tiga kelompok pandangan mengenai perkembangan masyarakat. Comte dan van Peursen lebih melihat perkembangan masyarakat dari cara berpikirnya (tentu saja akhirnya mempengaruhi cara kerja). Bahwasanya cara berpikir masyarakat berubah dari semula percaya pada hal yang berbau mitos (takhayul) kepada cara berpikir metafisis berdasarkan keyakinan pada kekuatan ilahiyah sebelum akhirnya berpikir secara positivis: bahwa yang dialami itulah yang diyakini.
Sedangkan Dissanayake dan Toffler lebih melihat perkembangan masyarakat dari cara bekerjanya (tentu saja sangat dipengaruhi oleh cara berpikirnya) dalam memperoleh sumber penghidupan/pendapatan. Bahwasanya cara masyarakat memperoleh pendapatan berubah dari semula dengan cara bertani kemudian mendapatkannya dari kegiatan industri akhirnya dari kegiatan di dunia informasi.
Adapun Sardar lebih melihat perkembangan masyarakat dari cara membangun peradabannya (tentu saja tak terlepas daru cara berpikir dan cara kerjanya). Bahwasanya setiap masyarakat memiliki sejarahnya sendiri. Jika memiliki kesadaran atas kondisi kesejarahannya niscaya akan membangun peradabannya (umran) berdasarkan modal kesejarahannya itu. Sardar menempatkan perkembangan masyarakat dalam secara hostorikal.
Yang paling penting, perlu diingat bahwa perkembangan masyarakat tersebut disertai dengan cara mereka menghadapi kehidupannya. Setiap perkembangan diikuti dengan teknologi–baik hardware maupun software—yang berbeda. Dalam Tabel 4, kita dapat melihat “isi” dari setiap perkembangan masyarakat itu.
Tabel 4 Ciri-ciri dari tiga tahap perkembangan masyarakat
No. | Kategori perubahan | Masyarakat Pertanian | Masyarakat Industri | Masyarakat Informasi |
1. | Produk | Makanan | Barang | Informasi |
2. | Faktor produksi | Tanah | Modal (uang) | Keahlian |
3. | Tempat produksi | Rumah | Pabrik | Utilitas informasi |
4. | Aktor | Petani/artis | Pekerja pabrik | Teknisi |
5. | Sifat teknologi | Perkakas | Tenaga | Teknologi informasi |
6. | Metodologi | Trial and error | Eksperimen | Teori/simulasi |
7. | Faktor petunjuk | Tradisi | Pertumbuhan ekonomi | Kodifikasi pengetahuan |
8. | Syarat keberhasilan | Bicara | Melek baca dan tulis | Melek visual/ komputer |
9. | Aturan yang dipakai | Hirarkis/ otoriter | Demokrasi representasi | Demokrasi partisipatif |
10. | Prinsip kesatuan | Regionalisme | Nasionalisme | Globalisme |
Sumber: Dissanayake (1983) dalam Nasution (1989)
Dalam Tabel 4 ini tampak bahwa faktor teknologi informasi komunikasi (information technology communication—ICT) memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat. Dunia hampir sepakat bahwa semakin mutakhir zaman, semakin besar peranan ICT dalam setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat informasi. Bahkan kehidupan pribadi kita, kini banyak ditentukan oleh ICT.
Kenyataannya dewasa ini, baik pertanian maupun industri memerlukan topangan ICT. Kegiatan pertanian yang berbasiskan industri atau populer disebut agro-industri membutuhkan ICT untuk mengoperasikannya, sejak dari penentuan masa tanam, pemilihan bibit, pemeliharaan lahan dan tanaman, pemanenan, pasca-panen, penjualan, hingga pasca-penjualan. Apalagi industri. Hampir tak ada industri yang melepaskan diri dari campur-tangan ICT, mulai dari pra-produksi, produksi, pencarian dan perluasan pasar, promosi dan pemasaran, penjualan, hingga pasca-penjualan. Industri yang tidak ditopang oleh ICT dewasa ini akan collapse.
Untuk diketahui, arti dari masyarakat pertanian adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya memperoleh pendapatan dari bidang pertanian. Masyarakat industri adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya memperoleh pendapatan dari kegiatan industri. Sedangkan masyarakat informasi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya memperoleh pendapatan dari sektor informasi, baik dalam pengumpulan, pengolahan, diseminasi, maupun dalam pemantuan dan evaluasi dari penyebaran informasi.
Yang sering jadi pertanyaan: benarkah masyarakat pertanian akan ditinggal sama sekali sehingga manusia menjadi masyarakat informasi? Betulkah masyarakat informasi selalu berorientasi pada ICT yang modern, serba komputer, dan harus tersambung dengan jaringan internasional (internet), akan melupakan sektor pertanian dan industri?
Kiranya jawabannya sudah pasti: tidak. Yang akan terjadi adalah konvergensi antara ketiganya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengikuti tahapannya hingga tahapannya yang ketiga (apapun sebutannya), bahkan mungkin yang keempat, ketiga bidang tersebut–pertanian, industri dan informasi—akan saling menopang. Pertanian diperlukan guna memasok bahan mentah dan bahan baku industri. Mesin dan manual sebagai elemen dasar teknologi diperlukan guna mendukung pertanian dan informasi yang efisien dan efektif, produktif dan higienis, massif namun pro-lingkungan. Manajemen informasi diperlukan agar pertanian dan teknologi agar user friendly.
Justru dalam situasi demikian itulah, intervensi para pengambil kebijakan (jika memang berniat melakukan intervensi) diperlukan guna memberi corak dan arah yang produktif lagi positif untuk perkembangan masyarakatnya. Para pengambil kebijakan selaku pemimpin harus mampu memadukan antara ketiga elemen pertanian, industri, dan informasi dalam rangka mengembangkan masyarakatnya ke arah yang lebih maju. Apalagi untuk konteks masyarakat Indonesia kemampuan memadukan ketiga unsur tersebut amatlah diperlukan mengingat di Indonesia hidup dan berkembang ketiga jenis masyarakat tersebut: masyarakat pertanian (sebagian besar lapisan masyarakat termasuk di sini masyarakat primitif), masyarakat industri (semakin besar lapisannya), dan masyarakat informasi (mulai membesar lapisannya).
Jika dan hanya jika para pengambil kebijakan mampu mengambil keputusan yang tepat dengan karakter sebagian besar masyarakatnya, maka intervensi pengembangan masyarakat akan berhasil dengan baik. Banyak kasus penetapan kebijakan yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Oleh karena kabijakannya bersifat top down, membuat kebijakan ini gagal membuktikan diri sebagai konsep yang bagus.
KOMUNIKASI SEBAGAI ALAT INTERVENSI
Dari sudut pandang komunikasi, perkembangan masyarakat itu terjadi karena faktor komunikasi. Oleh karena masuknya informasi kepada suatu kelompok masyarakat (baca, komunitas), maka komunitas itu berkembang. Dengan informasi yang dimilikinya, setidaknya para anggota komunitas itu berpikir untuk mengembangkan diri. Syukur-syukur jika setelah itu mereka membuat rencana dan melakukan tindakan untuk merubah dirinya dan kelompoknya.
Sebaliknya, mana mungkin sebuah komunitas akan berubah jika tiada ada informasi yang masuk kedalamnya. Tanpa informasi yang dimilikinya, berpikir untuk mengembangkan diri saja mereka tidak mungkin. Apalagi sampai mereka membangun rencana dan melakukan tindakan untuk merubah dirinya dan kelompoknya.
Memang tak selamanya perkembangan itu terjadi akibat adanya intervensi. Boleh jadi perkembangan itu bermula dari kesadaran internal para anggota komunitas tersebut. Suatu waktu di antara para anggota komunitas ada satu dan dua orang yang memperoleh pencerahan diri, setelah mengakses informasi secara sukarela, lalu menemukan arti pentingnya kemudian menyebarkannya kepada para anggota komunitasnya untuk medorong perubahan. Itulah mereka yang sering disebut inner agent of change.
Tetapi pengambil kebijakan selaku pemimpin dalam pengertian sebagai external agent of change kerapkali diperlukan mengingat biasanya komunitas sukar berubah tanpa intervensi pihak luar. Para pengambil kebijakan ini dapat memasukkan informasi yang dianggap perlu untuk pengembangan masyarakatnya. Selaku agen perubahan, pengambil kebijakan bukan saja secara memilih informasi yang mampu memberi corak dan arah perkembangan masyarakatnya; melainkan mengajak komunitasnya itu berdiskusi dan mengajak mereka terlibat dalam proses pengambil kebijakan serta dalam pelaksanan dan pengawasannya.
Jika komunikasi dapat dijadikan alat intervensi pengembangan masyarakat oleh para pemimpin (para pengambil kebijakan), pertanyaannya adalah fungsi-fungsi komunikasi apakah yang bisa digunakan? Untuk ini kita dapat belajar dari buku The Leader as Communicator karya Mai dan Akerson (2003). Sekalipun buku ini mengambil konteks manajemen, tetapi saya kita kisi-kisinya tentang fungsi komunikasi kepemimpinan bisa juga diterapkan untuk konteks komunitas.
Mengacu pada buku ini, terdapat tiga isu utama dalam komunikasi kepemimpinan dalam rangka mengembangkan komunitasnya, yaitu:
a) Komunikasi yang dilakukan pemimpin (pengambil kebijakan) harus terkait dengan komitmennya pada kehidupan komunitas dan tujuannya
b) Dalam melaksanakan komunikasi, pemimpin harus sadar dan memahami tujuan dan prioritas kehidupan komunikasi.
c) Pemimpin harus mau dan mampu membantu komunitas mencapai kehidupannya yang paling baik.
Berdasarkan ketiga prinsip dasar di atas, secara garis besar, Mai dan Akerson menunjukkan tiga fungsi utama komunikasi bagi pemimpin selaku untuk memberi corak dan arah masyarakat yang dipimpinnya. Ketiga fungsi itu adalah:
(1) Komunikasi berfungsi untuk menyatukan komunitas. Di sini pemimpin bertindak selalu pembina masyarakat (The Leader as Community Developer)
(2) Komunikasi berguna untuk menunjukkan jalan bagi komunitasnya. Dalam kaitan ini pemimpin melaksanakan fungsi sebagai penunjuk jalan (The Leader as Navigator)
(3) Komunikasi dimanfaatkan untuk memperbaharui tujuan-tujuan sosial. Selaku pemimpin, ia tak puas dengan statusquo, selalu berupaya menemukan tantangan baru (The Leader as Renewal Champion).
Selanjutnya, Mai dan Akerson menguraikan berbagai peran pemimpin dalam melaksanakan komunikasi kepemimpinannya untuk masing-masing fungsi utama itu. Untuk fungsi pemimpin selalu pembina masyarakat (The Leader as Community Developer), terdapat peran:
Ø Meaning Maker, pemimpin sebagai pembuat makna. Melalui penyampaian pesan-pesannya, pemimpin menghadirkan makna yang relevan lagi konstruktif untuk komunitasnya. Misalnya, dengan mengatakan bahwa komunitasnya adalah komunitas yang pantang menyerah!
Ø Story Teller, pemimpin sebagai tukang cerita. Sudah pasti bukan sekadar cerita, tetapi cerita yang membangun perasaan kebersamaan dalam komunitasnya. Boleh jadi cerita heroik.
Ø Trust Builder, pemimpin sebagai pembangun saling kepercayaan. Melalui proses komunikasinya, pemimpin menciptakan rasa saling percaya diantara para anggota komunitas. Semua dilakukan demi soliditas komunitas.
Ketika pemimpin melaksanakan komunikasi tugas sebagai penunjuk jalan (The Leader as Navigator) terdapat peran:
Ø Direction Setter. Sebagai pengatur arah, komunikasi yang dilakukan hendaknya mampu menunjukkan arah mau dibawa kemana komunitas yang dipimpinnya. Mungkin ia berkata, kita semua ingin jadi masyarakat yang maju dan modern.
Ø Transition Pilot. Sebagai juru mudi yang mengantarkan komunitas ke tujuannya, pemimpin mampu menyampaikan pesan kepada komunitasnya bahwa mereka sedang bereada dimana dan berapa lama lagi akan sampai tujuan!
Ø Linking Agent. Sebagai agen yang menghubungan dengan pihak-pihak terkait, pemimpin berkomunikasi dengan pihak terkait itu untuk menyambungkan komunitasnya dengan berbagai pihak yang diperlukan untuk kemajuan komunitas.
Untuk pemimpin yang selalu berupaya menemukan tantangan baru (The Leader as Renewal Champion) terdapat peran:
Ø Critic. Pemimpin yang baik ternyata tak cepat puas dengan prestasi yang telah diperolehnya. Ia mengajak komunitasnya untuk mengkritisi apa yang telah dicapainya.
Ø Provocateur. Untuk kebaikan dan kemajuan, pemimpin pada waktunya yang tepat diperlukan untuk menjadi provokator bagi timbulnya ide-ide brilian dari komunitasnya.
Ø Learning Advocate. Tetapi pemimpin yang arif juga bukan sekadar pandai menciptakan diskusi publik; tetapi memberi pemberdayaan bagi publiknya untuk kemajuan dan kebaikan.
KESIMPULAN
Mengacu pada uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan, pertama, dari perspektif komunikasi pengembangan masyarakat itu bisa dilakukan dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Melalui tulisan-tulisannya, ucapan-ucapannya dan pesan-pesan non-verbalnya, pemimpin dapat mempengaruhi corak dan arah masyarakat yang dipimpinnya. Melalui komunikasi yang telah dilakukannya, kepemimpinan seseorang bisa dilacak jejak apa saja yang sudah, sedang, bahkan yang akan dilakukannya dalam rangka pengembangan masyarakatnya.
Kedua, terkait dengan kesimpulan yang pertama itu, komunikasi merupakan fungsi yang mesti selalu melekat pada para pemimpin. Pemimpin harus bisa berkomunikasi untuk menyampaikan gagasannya, menggali aspirasi masyarakat kemudian mengolahnya serta menuangkannya kedalam suatu kebijakan, bahkan melalui komunikasi pemimpin mesti mampu membangunan dinamika di tengah komunitasnya.
Ketiga, sebagai implikasinya pemimpin mesti pandai berkomunikasi dengan masyarakatnya, dalam berbagai peran sesuai waktu dan tempatnya. Kalau bisa secara lisan, maka bisa melalui tulisan. Jika tak sempat kedua-duanya, bisa mengangkat juru-bicara. Oleh sebab komunikasi merupakan hal yang sangat esensial untuk menghubungkan pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya, maka jangan harap ada keterhubungan di antara keduanya jika tidak ada komunikasi. Yang pasti pula, masyarakatlah yang amat dirugikan jika pemimpinnya tidak mau berkomunikasi. Tingkat perkembangan masyarakat akan terganggu jika pemimpinnya tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat yang dipimpinnya.
Sebagai catatan, tentu saja komunikasi bukan satu-satunya alat yang mesti digunakan oleh pemimpin untuk pengembangan masyarakat. Lagi pula, jika komunikasi digunakan sebagai alat intervensi untuk pengembangan masyarakat ke arah maju, maka dalam komunikasinya ada kesesuaian antara kata dan perbuatan dari sang pemimpin tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Mai R, Akerson A. 2003. The Leader as Communicator. New York: AMACOM.
Nasution Z. 2002. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: Rajawali Pers.
Sumber, mbegedut.blogspot.com
Posted in: Kebijakan
0 komentar:
Posting Komentar